Presiden Jokowi menyerukan peningkatan kualitas pekerja konstruksi (Foto: Pool)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla selama empat tahun terakhir ini telah identik dengan program pembangunan infrastruktur. Data kuantitatif telah mengonfirmasi soal tersebut. Seperti jalan tol Trans Jawa telah terhubung sepanjang 760 kilometer yang terbentang dari Jakarta hingga Surabaya. Momentum liburan tahun baru ini, masyarakat dapat menikmati hasil jerih payah kerja kolosal tim pemerintahan di bawah komando Presiden Jokowi.
Cerita sukses pembangunan infrastruktur selama empat tahun pemerintahan Jokowi ini, di sisi lain menyisakan program yang tak kalah penting dengan menyiapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif. Jika mengamati secara detail, pemerintahan Jokowi tak luput telah menyiapkan pijakan untuk program pembangunan SDM. Fondasi ini penting untuk memastikan pada 2019 pemerintahan Jokowi akan lebih fokus pada pembangunan SDM.
Sejumlah program kerja yang ditujukan pada penguatan kapasitas SDM masyarakat Indonesia ini dapat ditarik benang merah yang kuat soal komitmen pemerintahan pada pembangunan SDM. Sejumlah program tersebut menjadi dasar yang penting untuk menyiapkan bonus demografi pada 2030 yang terjadi di Indonesia.
Sejumlah program kerja yang ditujukan pada penguatan kapasitas SDM masyarakat Indonesia ini dapat ditarik benang merah yang kuat soal komitmen pemerintahan pada pembangunan SDM. Sejumlah program tersebut menjadi dasar yang penting untuk menyiapkan bonus demografi pada 2030 yang terjadi di Indonesia.
Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Jokowi juga memastikan komitmen pemerintah untuk penguatan SDM. Seperti saat pidato di hadapan Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2018 lalu, Presiden mengingatkan akan pentingnya pembangunan SDM sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Pembangunan SDM, kata Presiden Jokowi, merupakan modal terbesar dan terkuat yang harus dimiliki Indonesia.
Pendidikan Karakter
Perhatian pemerintah dalam pembangunan SDM dimulai dengan peletakan sistem pendidikan yang menguatkan karakter anak didik. Simak saja keberadaan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik merupakan refleksi dari komitmen negara untuk menyiapkan pembangunan jiwa bagi anak didik sekolah sebagaimana penggalan lirik lagu Indonesia Raya karangan Wage Rudolf Supratman, "Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya."
Penguatan karakter anak berjalin kelindan dengan penguatan akhlak (moral) anak didik sejak dini. Akhlak yang memiliki dimensi cukup luas dapat dikerucutkan pada pembentukan karakter anak didik yang peduli dengan sesama, sikap gotong royong, welas-asih, dan tak kalah penting penanaman sejak dini yakni sikap antikorupsi dan antikolusi yang merupakan masalah serius yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia.
Perhatian pemerintah dalam pembangunan SDM dimulai dengan peletakan sistem pendidikan yang menguatkan karakter anak didik. Simak saja keberadaan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik merupakan refleksi dari komitmen negara untuk menyiapkan pembangunan jiwa bagi anak didik sekolah sebagaimana penggalan lirik lagu Indonesia Raya karangan Wage Rudolf Supratman, "Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya."
Penguatan karakter anak berjalin kelindan dengan penguatan akhlak (moral) anak didik sejak dini. Akhlak yang memiliki dimensi cukup luas dapat dikerucutkan pada pembentukan karakter anak didik yang peduli dengan sesama, sikap gotong royong, welas-asih, dan tak kalah penting penanaman sejak dini yakni sikap antikorupsi dan antikolusi yang merupakan masalah serius yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia.
Hanya saja, implementasi Perpres tersebut harus semakin diperkuat dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Penerapan Perpres tersebut harus didahului dengan membuat peta jalan (road map) pelaksanaan penguatan pendidikan karakter bagi sekolah-sekolah baik di lingkungan sekolah negeri maupun sekolah swasta. Evaluasi selama setahun lebih pelaksanaan Perpres tersebut tampak belum maksimal di lapangan.
Setali tiga uang dengan hal tersebut, rencana pemerintah untuk kembali memasukkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di bangku sekolah juga bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah untuk menyiapkan generasi bangsa yang kuat secara ideologi yang cinta Tanah Air. Harapannya, rencana ini dapat direalisasikan pada tahun ajaran baru 2019/2020 mendatang. Hanya saja, pemerintah harus memastikan PMP tak menjadi mata pelajaran yang komplementer, indoktrinasi, dan menjenuhkan bagi anak didik. PMP harus menjadi mata pelajaran yang mampu menjadi benteng ideologi bangsa sejak dini dengan dikemas sesuai dengan usia anak didik yang berkarakter milenial ini.
Bukti komitmen pemerintahan Jokowi lainnya di bidang penguatan SDM adalah berupa penyediaan dana abadi riset sebesar Rp 1 triliun pada 2019 yang diharapkan dapat menjadi trigger bagi peningkatan tradisi riset di Indonesia. Cerita sukses pengelolaan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dapat dijadikan role model dalam pengelolaan dana abadi riset ini.
Aktivitas riset harus ditujukan pada pengembangan keilmuan yang ditujukan pada penguatan SDM dan kebermanfaatan seluas-luasnya bagi kemajuan Indonesia di berbagai bidang. Riset tak lain merupakan wajah intelektualitas bangsa Indonesia.
Lampu Merah LiterasiSisi lain dari upaya untuk meningkatkan penguatan SDM Indonesia, fakta lainnya yang patut menjadi cermatan bersama soal tingkat literasi masyarakat yang tergolong rendah dibanding negara-negara lainnya. Rendahnya literasi ini memberi efek domino yang tidak kecil, salah satunya keberadaan berita bohong (hoax) yang makin mendapatkan ruangnya karena rendahnya budaya membaca dan check and recheck.
Merujuk data Programme for International Student Assessment (PISA), Indonesia berada di peringkat 64 dari 72 negara yang rutin membaca. Sedangkan menurut data The World Most Literate Nation Study, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara. Data ini menjadi lampu merah bagi tingkat literasi masyarakat.
Pemerintah dan stakeholder lainnya harus meresponsnya dengan membuat terobosan yang sifatnya out of the box untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan misalnya mendorong pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap buku. Jika selama ini penerapan bebas PPN hanya pada buku ajar saja, ke depan patut dipertimbangkan pembebasan PPN juga diberlakukan pada jenis buku lainnya.
Program pengiriman buku gratis melalui layanan PT Pos Indonesia yang digulirkan pemerintah beberapa waktu lalu dapat dilihat sebagai upaya nyata untuk mendorong pemerataan literasi di pelosok wilayah Nusantara.
Upaya ini harus secara simultan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dengan menggandeng kelompok masyarakat. Pemerintah harus menghindari dari agenda rutin yang terjebak pada formalitas kegiatan birokrasi.
Akhirnya, mari songsong Tahun Baru 2019 dengan penuh optimistik dan percaya diri. Program pemerintah selama setahun terakhir khususnya dan empat tahun terakhir pada umumnya telah memberi fondasi untuk menguatkan pembangunan di sektor SDM di Indonesia. Pembangunan melalui jalur pendidikan merupakan langkah strategis untuk memastikan pada 2030 bonus demografi akan memberi dampak konkret bagi kemajuan negeri ini.
