Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dengan tema 'Peranan DPR RI dalam Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia' di Jakarta, Sabtu (31/08/19). Foto/Istimewa
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan masih tertinggalnya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dibandingkan negara lain di dunia bahkan di Asia, merupakan tantangan terbesar yang harus diselesaikan sebelum Indonesia memasuki usia 100 Tahun kemerdekaan pada 2045. QS World University Ranking pada 19 Juni 2019 merilis laporan 1.000 universitas terbaik dunia, Indonesia hanya berhasil mengirimkan 9 Universitas. Universitas Indonesia berada di peringkat ke-296, Universitas Gadjah Mada di peringkat ke-320, disusul Institut Teknologi Bandung di peringkat ke-331.
"Padahal dari segi anggaran, DPR RI telah mengalokasikan 20 persen dana APBN untuk sektor pendidikan, sesuai amanah UUD 1945. Di APBN 2020 ini jumlahnya mencapai Rp505,8 triliun atau meningkat 2,7 persen dibanding APBN 2019 lalu sebesar Rp492,5 triliun. Managemen pengelolaan dana pendidikan tersebut yang perlu diperbaiki pemerintah agar bisa mendongkrak kualitas pendidikan, termasuk pendidikan tinggi," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dengan tema 'Peranan DPR RI dalam Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia' di Jakarta, Sabtu (31/08/19).
Turut menjadi narasumber antara lain Deputi bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kilik Ro, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Gas Negara Syahrial Mukhtar, dengan moderator Prof Effendi Gazali. Turut hadir antara lain Rektor Universitas Moestopo (Beragama) Prof Dr Rudy Harjanto, Direktur Program Pascasarjana Universitas Moestopo (Beragama) Prof Dr Paiman Raharjo.Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menguraikan, mulai di APBN 2019, DPR RI dan pemerintah sudah menganggarkan dana abadi riset, dimulai dengan Rp990 miliar dan akan ditingkatkan secara bertahap. Secara berkala, DPR RI dan pemerintah juga telah menaikan anggaran dana abadi pendidikan dari Rp35 triliun menjadi Rp55 triliun, dengan target mencapai Rp100 triliun.
"Padahal dari segi anggaran, DPR RI telah mengalokasikan 20 persen dana APBN untuk sektor pendidikan, sesuai amanah UUD 1945. Di APBN 2020 ini jumlahnya mencapai Rp505,8 triliun atau meningkat 2,7 persen dibanding APBN 2019 lalu sebesar Rp492,5 triliun. Managemen pengelolaan dana pendidikan tersebut yang perlu diperbaiki pemerintah agar bisa mendongkrak kualitas pendidikan, termasuk pendidikan tinggi," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dengan tema 'Peranan DPR RI dalam Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia' di Jakarta, Sabtu (31/08/19).
Turut menjadi narasumber antara lain Deputi bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kilik Ro, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Gas Negara Syahrial Mukhtar, dengan moderator Prof Effendi Gazali. Turut hadir antara lain Rektor Universitas Moestopo (Beragama) Prof Dr Rudy Harjanto, Direktur Program Pascasarjana Universitas Moestopo (Beragama) Prof Dr Paiman Raharjo.Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menguraikan, mulai di APBN 2019, DPR RI dan pemerintah sudah menganggarkan dana abadi riset, dimulai dengan Rp990 miliar dan akan ditingkatkan secara bertahap. Secara berkala, DPR RI dan pemerintah juga telah menaikan anggaran dana abadi pendidikan dari Rp35 triliun menjadi Rp55 triliun, dengan target mencapai Rp100 triliun.
"DPR RI dan pemerintah juga sepakat mulai APBN 2020 ini ada pengalokasian dana abadi kebudayaan untuk memperkuat sektor pendidikan. Jumlahnya mencapai Rp5 triliun dan akan bisa digunakan mulai tahun 2021. Melalui pemanfaatan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran, diharapkan akan simultan dengan peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia," urai Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, agar berbagai dana tersebut bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah. Selain itu, DPR RI melalui Komisi X dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi telah membuat berbagai Panita Kerja (Panja). Antara lain, Panja Kelembagaan dan Akreditasi Perguruan Tinggi, Panja Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi, dan Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi.
"Melalui Panja-Panja tersebut DPR RI melakukan kunjungan kerja, rapat, serta berbagai kegiatan diskusi baik dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, maupun asosiasi terkait untuk memahami permasalahan, menyerap aspirasi, serta bersama-sama mencari solusi terkait permasalahan yang terjadi menyangkut penyelenggaraan pendidikan tinggi," papar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, salah satu fokus yang menjadi sorotan saat ini adalah permasalahan tata kelola dan mutu perguruan tinggi. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain lemahnya kelembagaan, rendahnya status akreditasi program studi, rendahnya mutu program studi, serta masalah hambatan pelaksanaan kebijakan dan target pendidikan yang dilaksanakan oleh Kemenristek Dikti.
"Berkaitan dengan hal tersebut Panja Kelembagaan dan Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi mendorong Kemenristek Dikti untuk memperbaiki tata kelola dan kualitas perguruan tinggi, agar menjadi perguruan tinggi yang unggul dan memiliki daya saing dalam ikut melaksanakan percepatan pembangunan. Kemenristek Dikti juga harus segera menentukan fokus peningkatan mutu, daya saing, akses, tata kelola, dan relevansi agar dapat melakukan percepatan peningkatan kualitas perguruan tinggi," tutur Bamsoet.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menambahkan, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengawasan tersebut dilaksanakan guna memastikan pelaksanaan pendidikan tinggi sesuai dengan amanah UUD 1945.
"Sehingga tiga tujuan utama pendidikan tinggi sesuai amanah UUD 1945 bisa terwujud. Pertama, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tri Dharma. Ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora," pungkas Bamsoet.
